Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Polres Langsa dan Pemko Gelar Apel Pecegahan Karhutla, Ini 6 Penegasan Presiden Jokowi

Senin, 15 Maret 2021 | Maret 15, 2021 WIB Last Updated 2021-03-15T13:20:48Z


Tribratanewslangsa.com – Langsa
, Pemerintah Kota (Pemko) Langsa dan Polres Langsa, Senin (15/3/2021) menggelar apel Apel kesiapsiagaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Lapangan Merdeka Kota Langsa.

 

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, memimpin apel kesiapsiagaan ini, dihadiri Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIk, MH, Dandim 0104/Atim, Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar, SSos, MTr.(Han).

 

Lalu, Kajari Langsa, Viva Hari Rustaman, SH, Ketua PN, Dr. Nurnaningsih Amriani, SH, MH, Kepala BPBD, Nursal Saputra, SSTP, MSP, para Kepala OPD, dan Perwira jajaran Polres Langsa.

 

Apel diikuti 1 Sst personel Kodim 0104/Atim, 1 Sst Brimob Subden II B Pelopor, 1 Sst Sat Sabhara, 1 Sst Bhabinkamtibmas, 1 Sst Sat Reskrim/intelkam, 1 Sst BPBD. 1 Sst KPH III wilayah Aceh, dan 1 Sst Damkar.

 

Wali Kota, Usman Abdullah, membacakan manat Presiden RI Joko Widodo, mengatakan, dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Indonesia.

 

Presiden Joko Widodo tanggal 28 Februari 2020 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla ebakaran.

 

Kegiatan apel ini sebagai tindak lanjut dari Inpres itu dalam upaya pencegahan dini dan mengantisipasi karhutla, serta untuk mempermudah koordinasi antar isntansi dan lembaga.

 

Sehingga bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Langsa dapat dicegah dengan baik.

 

Selain itu, ini juga dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan yang ada dibawah satu komando dengan melibatkan isntansi pemerintah, swasta, dan relawan, serta masyarakat di Kota Langsa.

 

Joko Widodo menyampaikan 90 persen karhutla sebabkan oleh ulah manusia.

 

Apel kesiapsiagaan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dan perlengkapan dalam rangka penanganan karhutla di Wilayah hukum Polres Langsa.

 

Dari hasil rapat koordinasi Nasional/Rakornas pengendalian karhutla tahun 2021 yang digelar di istana negara, Jakarta, tanggal 22 Februari 2021.

 

Pada rakornas itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya termasuk juga kepada para Kepala Daerah serta pimpinan satuan TNI - Polri di daerah ,untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla.

 

Menurut Wali Kota, ada enam hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini.

 

Pertama, Presiden meminta agar  upaya pencegahan diprioritaskan jangan sampai terlambat karena jika sudah terlambat, upaya pemadaman akan jauh lebih sulit untuk dilakukan.

 

Kedua, infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Presiden memberi contoh aplikasi teknologi yang dimiliki oleh Polda Riau yang pernah ditinjaunya saat kunjungan kerja ke kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 20 Februari 2020 lalu.

 

Ketiga, semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun mendatang.

 

Menurut Presiden, 99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian.

 

Keempat, Presiden meminta agar penataan ekosistem gambut dalam kawasan Hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.

 

Terkait hal ini, Presiden telah memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus di kawasan hidrologi gambut.

 

Kelima, Presiden kembali menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan, untuk itu, seluruh unsur pemerintah di daerah.

 

Baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, maupun unsur TNI- POLRI baik Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres, harus tanggap dalam menyikapi hal tersebut.


Keenam, Kepala Negara meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi, penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

 

Baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

 

Presiden juga menegaskan untuk terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

 

Presiden meminta kepada seluruh Personel yang terlibat dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan

Karhutla ini untuk mempersiapkan diri dan peralatan secara maksimal.

 

Sehingga sewaktu-waktu siap turun ke lokasi terjadinya Kebaran Hutan Dan Lahan.

 

Penulis : Hendra

Editor    : Sugiono

Publish : Agus

×
Berita Terbaru Update